ANARKISME, SENI PEMBEBASAN

Pemiskinan makna atau reduksi dari konsep anarkisme adalah situasi yang kini terjadi. Pemaknaanya sering dikaitkan bahkan disamakan dengan tindakan kekerasan atau vandalitas. Hal ini dapat dimaklumi, sebab anarki dipandang sebagai musuh negara, sehingga hal apapun yang bertentangan dengan hukum negara akan dicap sebagai tindakan anarkis. Sebenarnya, anarkisme sendiri tidak bekerja pada tindakan merusak macam itu, melainkan lebih mengedepankan kekuatan komunitas untuk tidak menggunakan aturan negara, meninggalkan kungkungan itu demi kebebasan.
Anarki yang berasal dari kata “An Archos” (tanpa aturan) atau “An Arche” tanpa dasar tidak melibatkan fondasi atau arkhe apapun dalam mengatur kesosialan, moralitas individu. Pertama kali konsep ini diperkenalkan oleh ajaran Tao pada abad 6 SM, melalui salah satu prinsipnya I Ching, yang saat ini dipandang sebagai pemikiran anarkisme klasik, kemudian dilanjutkan oleh Zeno (342-267 or 270 SM) dari Stoa, dengan tegas menkonfrontir konsep masyarakat tanpa pemerintah dengan state-utopia Plato. Ia menolak omnipotence Negara, intervensinya terhadap aturan hidup yang teratur, menandakan meski instinct yg terinternalisasi dalam individu kelak akan membawanya pada tindakan egois, nature/alam telah menyediakan instinct yang lain, yaitu kesosialan/sosiabilitas.

Konsep klasik anarki sendiri tidak banyak berubah hingga pada zaman modern, William Godwin (1756-1836), melalui bukunya, “Enquiry Concerning Political Justice” (Jilid II, 1793), adalah yang pertama memformulasikan konsep anarkisme pada politik dan ekonomi. Dilanjutkan oleh Joseph-Pieree Proudhon (1809-1865) pada tahun 1840, Qu’est-ce que la propriete? (What is Property?) menjadi buku pertama yang dengan tegas menyebut terma anarchist, anarchism. Ia menyatakan, hukum yang harusnya dijalankan masyarakat bukanlah apa yang ditentukan pemerintah (authority) tetapi dasar itu harus diletakkan pada nature masyarakat. Maksudnya, Proudhon ingin menegaskan tidak ada institusi atau otoritas apapun yang pantas menjadi pengatur urusan hukum, moralitas, dan kesosialan manusia, kecuali kontrak sosial atau tanggung jawab dirinya dengan masyarakat itu sendiri yang asalnya merupakan tanggung jawab terhadap alam.

Pikiran Proudhon dan kebanyakan anarkis lain di zaman modern, merupakan reaksi atas pertentangan kelas gagasan Marx. Negara diandaikan sebagai pihak yang mengungkung, membelenggu segenap kebebasan individu, aktualisasi potensi mereka, sebab dalam hal ini otoritas negara bentukan dari kelas yang berpunya atau memiliki modal. Hukum hanya menguntungkan kelas yang memiliki modal dan kepentingan, sementara sisanya, kelas marjinal ini tersubordinasi oleh law enforcement negara. Konsep anarkisme, kemudian dijadikan sebagai alat untuk membebaskan kungkungan otoritas negara yang menindas dan mengsubordinasi masyarakat kelas dua itu.

Namun, apakah anarkisme berhenti pada alat pembebasan macam itu? Tentu tidak lantaran gagasan itu bukanlah sesuatu tujuan atau utopia yang hendak dituju pada kalangan anarkis sesungguhnya. Anarkisme tidak sekedar meninggalkan aturan negara lalu selesai begitu saja, tetapi bagaimana menata hidup untuk komunitas yang baru, dengan aturan berdasar kesepakatan bersama sehingga tetapan ini tidak membuat anggota komunitas tersubordinasi, melainkan memahaminya sebagai kehendak umum yang dijalani bersama. Aturan pada komunitas anarkis ini tentu bersifat kontingen, dapat direvisi, asal sesuai dengan persetujuan bersama. Kebebasan yang dituju bukanlah lepas dari aturan (otoritas negara) lantaran anarkisme sendiri dalam praksisnya tidak lepas dari aturan, tetapi bagaimana hal ini diputuskan oleh individu dalam komunitas dan dipatuhi bersama.

Pada akhirnya anarkisme sulit beranjak untuk menuju skala komunitas yang lebih luas dan plural, misalnya dalam skala negara. Namun, kumpulan individu independen yang menamakan diri mereka sebagai alternatif dan terlepas dari kungkungan hukum Negara, komunitas punk, LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender), seniman jalanan, gerakan seni independen adalah contohnya. Melihat hal itu, pada akhirnya anarkisme memang tidak memimpikan sesuatu yang besar, tetapi posibilitas akan hal itu tetap ada, mengingat perkembangan teknologi belakangan ini, fasilitas file-sharing, yang sebenarnya melawan legalitas Hak Kekayaan Intelektualitas yang dijamin negara, menandakan anarkisme untuk menjadi gagasan yang membebaskan bukanlah utopia belaka. (*) Genta, Filsafat 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s